TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu yang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan, jika bersedia maka sidang dilanjutkan;
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (PH). Apabila akan didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1);
6. Pembacaan surat dakwaan;
7. Atas dakwaan tersebut, terdakwa/PH ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak. Jika mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda dan dilanjut dengan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi (replik);
8. Pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim;
9. Apabila eksepsi ditolak akan dilanjut dengan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);
10. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (dimulai dari saksi korban) dan dilanjutkan saksi lainnya;
11. Apabila ada saksi yang meringankan dapat diperiksa pula saksi ahli (expert witness)
12. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
13. Pembacaan tuntutan/requisitoir;
14. Pembacaan pembelaan terdakwa/Pledoi;
15. Pembacaan jawaban penuntut/Replik dari Penuntut Umum;
16. Pembacaan jawaban terdakwa/Duplik atas Replik;
17. Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim.

UPAYA HUKUM

1. PRAPERADILAN

Praperadilan adalah proses persidangan yang dilakukan sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan. Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

• Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
• Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
• Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP)
• Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);

Praperadilan berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan penegak hukum, terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka. Praperadilan dapat memberikan kesempatan bagi tersangka atau pihak yang dirugikan untuk menuntut keadilan dan memastikan bahwa tindakan penegak hukum telah sesuai dengan hukum.

Yang dapat mengajukan Praperadilan:

• Tersangka, untuk memastikan tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, atau penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
• Penyidik, untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
• Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (misalnya saksi korban), untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Proses Pemeriksaan Praperadilan:

• Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
• Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon Praperadilan.
• Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan Praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
• Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan. Jika termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
• Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan Praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan:

• Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding (pasal 83 ayat 1 KUHAP), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (pasal 83 ayat (2) KUHAP).
• Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
• Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
• Terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

2. UPAYA HUKUM BIASA

1. Banding (Pasal 67 KUHAP)

   Terhadap terdakwa maupun penuntut umum, KUHAP memberikan hak untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/onslag van alle rechtvervollging atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).

2. Kasasi (Pasal 244 KUHAP)

   Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak.

   Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP untuk menentukan apabila:

   • Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
   • Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
   • Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

   Karena itu dalam tingkat kasasi, kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya, dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut Mahkamah Agung dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.

3. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

1. Pemeriksan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP)

   Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP)

   Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

   Permintaan peninjauan kembali diajukan bersamaan dengan memori peninjauan kembali dan berdasarkan alasan dari pemohon tersebut Mahkamah Agung mengadili hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh KUHAP (Pasal 263 Ayat [2]) sebagai berikut:

   • Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
   • Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
   • Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

   Atas dasar alasan yang sama tersebut maka terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu secara jelas memperlihatkan bahwa dakwaan telah terbukti akan tetapi pemidanaan tidak dijatuhkan.

   Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Pernyataan tidak dapat diterima tersebut tidak terkait dengan substansi/materiil pemeriksaan peninjauan kembali namun lebih kepada alasan formil yang tidak terpenuhi sehingga terhadapnya dapat diajukan kembali.

   Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi persyaratan dan alasan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan KUHAP maka Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan itu dan membuat putusan sebagai berikut:

   • Apabila alasan pemohon tidak benar atau tidak terbukti, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangnnya;
   • Apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
   • putusan bebas;
   • putusan lepas dari segala tuntutan
   • putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
   • putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

   Dalam hal Mahakamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permintaan peninjauan kembali itu maka dengan alasan apapun pidana yang dijatuhkan tidak boleh  melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.